PDIP Ingin PT 5 Persen, Inas: Jangan Arogan Dong, Mau Oligarki?

 Usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen, sama saja dengan membunuh partai-partai kecil. Rekomendasi naiknya parliamentary threshold (PT) itu merupakan salah satu hasil Rakernas PDIP beberapa waktu lalu.

“Ini sama dengan membunuh partai kecil. Secara tidak langsung ingin melenyapkan partai menengah ke bawah,” ujar Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang kepada JawaPos.com, Selasa (14/1).

Menurut Badaruddin seharusnya parliamentary tresho‎ld ini ditiadakan, bukan malah ditambah. Sehingga partai-partai menengah ke bawah bisa ikut serta hadir di parlemen. Tidak hanya mendikotomikan partai-partai besar saja.

“Harusnya parliamentary treshold ditiadakan saja atau 0 persen. Biar partai bisa berkompetisi dengan baik,” tegasnya.

Penolakan yang sama juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrullah Zubir. Menurutnya, partai besar jangan seenaknya saja menaikan parliamentary threshold.

“Partai besar jangan arogan dong, mentang-mentang masuk Senayan (DPR) lalu mencoba untuk menghambat partai-partai kecil agar tidak masuk ke Senayan dengan cara menaikan PT 5 persen, mau oligarki?” ujar Inas kepada JawaPos.com, Selasa (14/1).

Menurut Inas, dengan mengurangi atau menyederhanakan partai-partai yang duduk di Senayan, justru hanya akan mendorong Indonesia menjadi oligarki atau kekuasaan hanya akan didominasi oleh satu kelompok.

“Apalagi suara rakyat diberangus dan dirampas oleh partai-partai besar melalui parliamentary threshold dengan mengatas namakan undang-undang, tapi faktanya bertentangan dengan konstitusi,” katanya.

Seharusnya, sistem pemilu demokratis yang dipegang oleh bangsa Indonesia ini tidak ada ambang batas parlemen. Karena pemilu diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Jadi bukan oleh sekelompok orang saja yang justru cenderung menjadi oligarki,” ungkapnya.

Diketahui kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen ini merupakan salah satu rekomendasi Rakernas I PDIP. Partai berlogo banteng juga menyarankan kenaikan berjenjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami rekomendasikan ambang batas yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto merinci, ambang batas parlemen untuk DPR diusulkan naik menjadi 5 persen, dari sebelumnya 4 persen. Adapun ambang batas untuk DPRD tingkat provinsi diusulkan sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 3 persen.

Sumber: Jawa Pos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *