Respons Prabowo Soal Asabri yang Berpotensi Jadi Megakorupsi Baru

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut merespons atas dugaan terjadinya korupsi di PT Asabri. Saat ini dia masih mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan informasi tersebut.

“Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK,” kata Staf Khusus Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (14/1).

Dahnil menyenut, bos-nya itu tak mau dana asuransi pensiunan TNI-Polri terganggu, apalagi dimakan oleh oknum tak bertanggungjawab. “Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu,” jelasnya.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menyampaikan, Prabowo turun tangan dalam kasus ini sebab aset yang dimiliki PT Asabri tak lepas dari uang iuran dari anggota TNI-Polri sebelum pensiun. Bahkan peserta asuransi tersebut juga tak sedikit yang berasal dari PNS TNI maupun PNS Kemenhan.

“Itu kan dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua,” pungkas Dahnil.

Kendati demikian, Prabowo sekarang belum bisa banyak mengambil tindakan terhadap dugaan korupsi di PT Asabri. Karena dia masih fokus mengumpulkan data dan informasi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mencium adanya dugaan mega korupsi di perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero). Diperkirakan kerugian negara bahkan lebih dari Rp 10 triliun.

“Ya saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/1).

Asabri ini diketahui merupakan asuransi negara yang diperuntukan bagi pensiunan TNI-Polri dengan pangkat rendah. Menurut Mahfud, pada masa ia menjabat Menteri Pertahanan pernah terjadi korupsi juga di Asabri. Namun nilainya kecil.

Ia pun heran sekarang kembali terdengar adanya dugaan korupsi. Bahkan dengan bilai yang sangat fantastis. Oleh karena itu, Mahfud akan memanggil Menteri terkait guna mencari duduk perkaranya.

Sumber: Jawa Pos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *